Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/clients/client0/web106/web/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).
Pencetakan Perubahan Status Pekerjaan KTP-el dan KK Gubernur Provinsi Kep. Babel
Dirgahayu RI ke 72
Aplikasi SIPELANDUK (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan) Kabupaten Bangka Tengah
Manfaat mendapatkan akses dengan memiliki KTP-el
Perekaman KTP-el di Rumah Sakit Umum Daerah Koba

Pengumuman

17 Nov 2017 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah
01 Jun 2017 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Tengah

Counter

  • Site Counter:281,161
  • Unique Visitor:20,240
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:1
  • Published Nodes:451
  • Since:01 Mar 2016
  • Visitors:
    • Today:67
    • This week:824
    • This month:3,462
    • This year:278,765

Sanksi Pidana

Ketentuan pidana berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan


Pasal 94
"Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).”
-----------------------------------------
Pasal 95 A
"Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)."
-----------------------------------------
Pasal 95 B
"Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)."
-----------------------------------------
'

Berita

23/09/2017 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah
20/09/2017 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah
11/08/2017 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah
28/07/2017 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah
01/11/2017 | Ditjen Dukcapil Kemendagri RI
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mulai memberlakukan kewajiban registrasi bagi pelanggan kartu prabayar semua operator seluler, baik...

Artikel

09/06/2016 | Ferdiansyah, S. Kom
22/04/2016 | Azami Anwar, S.Sos., M.Si , Kabid Data dan Informasi Kepegawaian BKD Prov. Kep. Babel
20/03/2016 | Ferdiansyah, S.kom
15/06/2017 | Ferdiansyah, S. Kom

Data Penduduk

Data Penduduk | Tahun Data : 2017 Semester I
Data Penduduk | Tahun Data : 2017 Semester I
Data Penduduk | Tahun Data : 2017 Semester I
Data Penduduk | Tahun Data : 2017 Semester I

Produk Hukum

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

Nomor : 472.2/5876/DUKCAPIL | Tahun : 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor : 100-1077 | Tahun : 2017

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

Nomor : 471.13/2051/DUKCAPIL | Tahun : 2017

Keputusan Mahkamah Konstitusi

Nomor : 97/PUU-XIV/2016 | Tahun : 2016

Facebook

Pengaduan

Dikirm : m ridwan - 10 Nov 2017
(1 komentar)
Dikirm : Hirlan yunandar - 22 Oct 2017
(1 komentar)
Dikirm : Suferi zadrak littik - 11 Oct 2017
(1 komentar)
Dikirm : tarmidi - 08 Oct 2017
(1 komentar)

Who's online

There is currently 1 user online.

  • dukcapil

Biaya

Seluruh penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya

G R A T I S

"Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).”