Ditjen Dukcapil dan Koalisi Kependudukan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

Kependudukan dan pembangunan adalah dua kata kunci dalam upaya mewujudkan kesejahteraan. Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (Koalisi Kependudukan) berkomitmen melakukan fungsi advokasi dan sebagai lumbung pikir guna mendorong terwujudnya pembangunan kependudukan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, Koalisi Kependudukan menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Menghadapi Tantangan Kependudukan dan Sustainable Development Goals (SDGs) melalui Pembangunan Desa Berwawasan Kependudukan dengan tema "Kependudukan dan Pembangunan Berkelanjutan: Tantangan Dinamika Penduduk Menuju Indonesia Sejahtera" di Hotel Royal Jl. Ir. H. Djuanda Nomor 16, Bogor, Jawa Barat, Minggu (13/03/2016).

Acara diawali penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH. dengan Ketua Umum Koalisi Kependudukan Dr. Sonny Harry B. Harmadi. PKS ini mengawali kerjasama kedua pihak dalam mensukseskan pelaksanaan administrasi kependudukan nasional.

Tak kurang dari 50 orang peserta menghadiri kegiatan ini. Hadir juga Sekretaris Ditjen Dukcapil Ir. I Gede Suratha, MMA., Direktur Pendaftaran Penduduk Drs. Drajad Wisnu Setyawan, MM., Plt. Direktur Pencatatan Sipil Ir. Anny Julistiani, MBA., Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ir. Muhammad Masduki, Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Joko Moersito, SH., MH., dan Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Drs. Dwi Setyantono, MM.

Dalam arahannya, Prof. Zudan mengajak seluruh unsur Koalisi Kependudukan yang saat ini tersebar di 32 provinsi untuk bahu membahu menyelesaikan berbagai persoalan kependudukan di Indonesia. “Mari bersama-sama antara Koalisi Kependudukan di provinsi dengan dinas kependudukan di provisi turun ke kabupaten/kota, sehingga ini menjadi gerakan nasional dalam menyelesaikan berbagai persoalan kependudukan. Salah satu persoalan yang belum selesai adalah pemberian identitas kepada seluruh penduduk”, ujar Prof. Zudan.

Prof. Zudan juga menyampaikan bahwa saat ini penduduk Indonesia di bagi dalam dua kategori, yakni 17 tahun ke atas dan 17 tahun ke bawah. Kebijakan politik pemerintahan menghendaki penduduk berusia 17 tahun ke atas wajib memiliki KTP-el, sementara bagi anak-anak usia 17 tahun ke bawah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Di tahun 2016, KIA mulai diterapkan di 58 kabupaten/kota, termasuk kabupaten/kota yang sudah lebih dulu menerapkan KIA.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Koalisi Kependudukan Dr. Sonny Harry B. Harmadi menyampaikan bahwa salah satu masalah yang sering ditemui di daerah pada level desa adalah kepemilikan dokumen kependudukan. Masalah-masalah tersebut menurut Sonny sudah mulai ditangani dengan baik. “Seperti halnya yang telah ditunjukkan oleh Dirjen Dukcapil terkait bagaimana kita bisa mengakses data kependudukan melalui jaringan Geographic Information System (GIS) Dukcapil. Namun, jika ada masalah yang nanti ditemukan di lapangan segera kami sampaikan”, ujar Sonny.

Selanjutnya Sonny mengundang jajaran Ditjen Dukcapil untuk hadir pada pelaksanaan Rakornas Koalisi Kependudukan pada tanggal 19 - 21 Mei 2016 di Surabaya. Rakornas tersebut akan dihadiri peserta koalisi dari seluruh Indonesia, yakni 32 provinsi dan 230 kabupaten/kota.

Sumber: 
http://dukcapil.kemendagri.go.id/

Berita

09/11/2018 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Tengah
07/11/2018 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah
22/10/2018 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Tengah
07/08/2018 | Ferdiansyah, S. Kom
16/04/2018 | http://www.rakyatpos.com/disdukcapil-maksimalkan-pelayanan-melalui-sinovik.html/
20/03/2018 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah