Primary tabs

Permohonan Akta Kelahiran

 
1 Mulai 2 Pratinjau Berkas 3 Selesai
Page 1 of 3 (0%)

Pengajuan Akta Kelahiran bagi warga Kab. Bangka Tengah yang telah memiliki NIK dan tidak ada perubahan elemen biodata WNI

Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png bmp.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png bmp.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png bmp.
Bagi pemohon yang usia diatas 17 tahun atau sudah menikah
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png bmp.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png bmp.
KTP-el Orang Tua
Jika orang tua sudah meninggal, upload surat keterangan kematian dari Desa/Kelurahan
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png bmp.
Jika orang tua sudah meninggal, upload surat keterangan kematian dari Desa/Kelurahan
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png bmp.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png bmp.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png bmp.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png bmp.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png bmp.
KTP-el Saksi
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png bmp.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png bmp.
CAPTCHA
Pastikan Anda Bukan Robot. Silahkan Masukkan Penjumlahan Di Bawah Ini
1 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Cek DokumenSIPELANDUK

Cek Dokumen SIPELANDUK

BiayaAdministrasi

Seluruh penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya

G R A T I S

"Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).”

SanksiPidana

Ketentuan pidana berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan


Pasal 94
"Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).”
-----------------------------------------
Pasal 95 A
"Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)."
-----------------------------------------
Pasal 95 B
"Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)."
-----------------------------------------