Primary tabs

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

BaikCukupKurang
Bagaimana Pemahaman Saudara Tentang Kemudahan Prosedur Pelayanan di Unit Ini *
Bagaimana Pendapat Saudara Tentang Kesesuaian Persyaratan dengan Jenis Pelayanannya *
Bagaimana Pendapat Saudara Tentang Kejelasan dan Kepastian Petugas Yang Melayani *
Bagaimana Pendapat Saudara Tentang Kedisiplinan Petugas Dalam Memberikan Pelayanan *
Bagaimana Pendapat Saudara Tentang Tanggung Jawab Petugas Dalam Memberikan Pelayanan *
Bagaimana Pendapat Saudara Tentang Kemampuan Petugas Dalam Memberikan Pelayanan *
Bagaimana Pendapat Saudara Tentang Kecepatan Pelayanan di Unit Ini *
Bagaimana Pendapat Saudara Tentang Keadilan Untuk Mendapatkan Pelayanan di Unit Ini *
Bagaimana Pendapat Saudara Tentang Kesopanan dan Keramahan Petugas Dalam Memberikan Pelayanan *
Bagaimana Pendapat Saudara Tentang Ketepatan Pelaksanaan Terhadap Jadwal Waktu Pelayanan *
Bagaimana Pendapat Saudara Tentang Kenyamanan di Lingkungan Unit Pelayanan *
Bagaimana Pendapat Saudara Tentang Keamanan di Lingkungan Unit Pelayanan *
CAPTCHA
Pastikan Anda Bukan Robot. Silahkan Masukkan Penjumlahan Di Bawah Ini
8 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

BiayaAdministrasi

Seluruh penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya

G R A T I S

"Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).”

SanksiPidana

Ketentuan pidana berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
 
 
Pasal 94 "Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).” ----------------------------------------- Pasal 95 A "Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)." ----------------------------------------- Pasal 95 B "Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)."
-----------------------------------------