Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/clients/client0/web106/web/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).
KIA

BeritaDukcapil Bateng

15/12/2017 | http://infoduk.babelprov.go.id/content/laporan-perkawinan-wajib-disampaikan-ke-dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil
01/11/2017 | Ditjen Dukcapil Kemendagri RI
23/09/2017 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah
20/09/2017 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah
13/01/2018 | http://dukcapil.kemendagri.go.id/detail/sekretaris-ditjen-apresiasi-cakupan-kepemilikan-akta-kelahiran
Capaian cakupan kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak usia 0 sampai 18 tahun di 2017 yang jauh melampau target nasional sangat membanggakan bagi...

ArtikelDukcapil Bateng

09/06/2016 | Ferdiansyah, S. Kom
22/04/2016 | Azami Anwar, S.Sos., M.Si , Kabid Data dan Informasi Kepegawaian BKD Prov. Kep. Babel
20/03/2016 | Ferdiansyah, S.kom
15/06/2017 | Ferdiansyah, S. Kom

SanksiPidana

Ketentuan pidana berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan


Pasal 94
"Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).”
-----------------------------------------
Pasal 95 A
"Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)."
-----------------------------------------
Pasal 95 B
"Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)."
-----------------------------------------

BiayaAdministrasi

Seluruh penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya

G R A T I S

"Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).”

Buku ProfilPerkembangan Kependudukan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan serta memberikan informasi tentang perkembangan kependudukan, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menyusun Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2016.

12 Dec 2017 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah

Counter

  • Site Counter:286,111
  • Unique Visitor:22,304
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:1
  • Published Nodes:477
  • Since:01 Mar 2016
  • Visitors:
    • Today:99
    • This week:808
    • This month:2,685
    • This year:283,721

PengaduanMasyarakat

Dikirm : lenny - 15 Jan 2018
(1 komentar)
Dikirm : suraini - 21 Dec 2017
(1 komentar)
Dikirm : RISKI BUDIMAN - 11 Dec 2017
(1 komentar)
Dikirm : m ridwan - 10 Nov 2017
(1 komentar)

FacebookLike Page

DownloadAplikasi SIPELANDUK




Cek Dokumen SIPELANDUK

PengumumanPenting

19 Dec 2017 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah

DataPenduduk

Data Penduduk | Tahun Data : 2017 Semester I
Data Penduduk | Tahun Data : 2017 Semester I
Data Penduduk | Tahun Data : 2017 Semester I
Data Penduduk | Tahun Data : 2017 Semester I

ProdukHukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor : 35 | Tahun : 2017

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor : 34 | Tahun : 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor : 120 | Tahun : 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor : 119 | Tahun : 2017

PetugasOnline

There are currently 0 users online.