Beranda

BERITA

ATURAN PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN TERBARU PERMENDAGRI NOMOR 73 TAHUN 2022

OMBUSDMAN BUKA GERAI PENGADUAN DIDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGKA TENGAH

PELAYANAN SAFARI DI DESA KERAKAS

MASYARAKAT DESA TERAK RAMAI BERDATANGAN SAAT DUKCAPIL BATENG GELAR PELAYANAN SAFARI

MASYARAKAT DESA JELUTUNG SAMBUT BAIK PELAYANAN SAFARI DINDUKCAPIL BATENG

11/06/2022 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Tengah
ATURAN PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN TERBARU PERMENDAGRI NOMOR 73 TAHUN 2022
23/05/2022 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Tengah
OMBUSDMAN BUKA GERAI PENGADUAN DIDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGKA TENGAH
22/05/2022 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Tengah
PELAYANAN SAFARI DI DESA KERAKAS
22/05/2022 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Tengah
MASYARAKAT DESA TERAK RAMAI BERDATANGAN SAAT DUKCAPIL BATENG GELAR PELAYANAN SAFARI

Lainnya

PENGUMUMAN

DINDUKCAPIL BATENG TERIMA KUNJUNGAN IMIGRASI KELAS 1 TPI PANGKALPINANG

Mulai Tanggal 08 Maret - 11 Maret 2022 Dindukcapil Bangka Tengah Hanya Menerima Berkas Permohonan Dokumen saja

HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TAHUN 2021

BINCANG – BINCANG MENGINSPIRASI : DUKCAPIL LEBIH DEKAT DENGAN MASYARAKAT

Selamat Hari Ulang Tahun Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH.

25 Apr 2022 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Tengah
DINDUKCAPIL BATENG TERIMA KUNJUNGAN IMIGRASI KELAS 1 TPI PANGKALPINANG
07 Mar 2022 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Tengah
Mulai Tanggal 08 Maret - 11 Maret 2022 Dindukcapil Bangka Tengah Hanya Menerima Berkas Permohonan Dokumen saja
HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TAHUN 2021
20 Dec 2021 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Tengah
BINCANG – BINCANG MENGINSPIRASI : DUKCAPIL LEBIH DEKAT DENGAN MASYARAKAT

Lainnya

DATA KEPENDUDUKAN

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Data Penduduk | Tahun Data : 2021 SEMESTER II

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR

Data Penduduk | Tahun Data : 2021 SEMESTER II

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KEPALA KELUARGA

Data Penduduk | Tahun Data : 2021 SEMESTER II

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KEPEMILIKAN KIA TH 2021 01

Data Penduduk | Tahun Data : 2021 SEMESTER I

Lainnya

BIAYA ADMINISTRASI

Seluruh penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya

G R A T I S

"Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).”

PENGADUAN MASYARAKAT

NIK TIDAK DITEMUKAN

Dikirm : YANDI SURYADI - 22 Jun 2022

pada waktu pendaftran buka tabungan di data pihak bank data nik tidak ditemukan (0 komentar)

Status perkawinan

Dikirm : Lia Yulianti - 20 Jun 2022

Selamat siang pak/buk 2020 saya pindah ke bangka tengah dari Jawa barat. Status saya janda hidup... (0 komentar)

Lainnya

SANKSI PIDANA

Ketentuan pidana berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 94 "Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).” ----------------------------------------- Pasal 95 A "Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)." ----------------------------------------- Pasal 95 B "Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)." -----------------------------------------

GALERI FOTO

GALERI VIDEO